Exit Meeting Tim BPK RI Bersama Bupati Padang Lawas Utara

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara menggelar exit meeting bersama tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI). Pertemuan yang menandai berakhirnya masa pemeriksaan tersebut berlangsung hangat di Ruang Kerja Bupati Padang Lawas Utara, Senin (04/05/2026).

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Padang Lawas Utara, H. Reski Basyah Harahap, S.STP., M.Si., beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara, serta tim pemeriksa dari BPK RI.

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada tim BPK RI atas dedikasi dan profesionalitas selama melakukan pemeriksaan tata kelola keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.

“Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas hasil pemeriksaan dan evaluasi yang telah dilakukan oleh BPK RI. Pemeriksaan ini sangat penting bagi kami sebagai tolok ukur sekaligus panduan dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik,” ujar Bupati.

Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara akan menjadikan hasil pemeriksaan tersebut sebagai bahan evaluasi yang konstruktif. Ia juga menginstruksikan kepada seluruh jajaran OPD terkait untuk kooperatif dan segera menindaklanjuti segala masukan maupun rekomendasi yang diberikan oleh tim BPK.

“Rekomendasi dari BPK RI akan segera kami tindak lanjuti. Ini adalah wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara untuk terus berbenah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja keuangan, demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (good governance),” tegas bupati

Exit meeting ini diakhiri dengan penyerahan dokumen hasil pemeriksaan secara simbolis dan ramah tamah. Sinergi antara Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dan BPK RI diharapkan dapat terus terjaga untuk memastikan roda pemerintahan dan pembangunan daerah berjalan sesuai dengan koridor hukum dan perundang-undangan yang berlaku.